Mediatha.Com,Mamuju,Sulbar—- Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas’ud melakukan inspeksi mendadak di RSUD Kabupaten Mamuju, sekira pukul 14.10 Wita, Kamis (15/7).
Hal tersebut untuk memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan pasca mogok kerja ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) sejak Senin 12 Juli 2021.
Kata Ado, dari keterangan yang bertugas hari ini pelayanan masih maksimal, tapi di khawatir kalau mogok lama pelayanan tidak maksimal.
Atas kondisi tersebut Ado menyampaikan, sejak dilantik bersama Bupati sudah meminta untuk dilakukan evaluasi ASN dan tenaga kontrak. “Ini juga terkait ruang fiskal anggran kita. Rumah sakit kita ini kan sudah BLUD (badan layanan umum daerah) dan tidak ada kewajiban untuk menyetor PAD ke daerah, dia mengelolah sendiri anggarannya, sehingga ini juga kita evaluasi”.
Masih kata Ado, walaupun pendapatan RS tidak seperti kemarin karena dampak gempa. Harusnya ada inisiatif dan political will dari manajemen, keseriusannya kita mau liat.
Kalau semua persoalan diserahkan ke bupati, jadi untuk apa ada direktur. Untuk apa direktur kalau tidak bisa ada solusi untuk menyelesaikan persoalan ini, ucapnya.
Menanggapi tuntutan Nakes untuk diterbitkannya SK. Ado menyampaikan, sebenarnya bisa langka cepat.
“Saya memahami teman-teman Nakes standar pelayanannya butuh pegangan, namanya SK. Karena saat ini semua SK tenaga kontrak kita bekukan dulu.
Meskinya ada inisiatif dulu, SK dikeluarkan oleh rumah sakit untuk jaminan dlu. Soal penggajian, kita kan BLUD, kita sudah analisa dan itu sangat cukup,” jelasnya.
Sambung kata Ado, Setelah ini akan saya laporkan ke bu bupati atas kondisi pelayanan dan kita akan mengambil tindakan cepat dan solusi atas masalah ini.
Kita akan melakukan evaluasi total, secara khusus kita akan evaluasi ini manajemen rumah sakit. Karena sejak awal kami prediksi situasi ini kalau tidak ada inisiatif dari manajemen sendiri. Sekarang terbukti tidak ada inisiatif. Dan dalam pekan ini, dan paling lambat minggu depan itu ada hasilnya.
Sementara itu,
Hermawati, bagian instalasi Rawat Inap yang mendampingi wakil bupati saat inspeksi karena direktur RSUD Mamuju belum masuk kantor bekerja, menjelaskan, jumlah non ASN semuanya 224 orang.
Terkait pelayanan pasca mogoknya tenaga kesehatan menyampaikan cukup terganggu.
“Dari banyak menjadi sedikit pasti terganggu. Sehingga ada penggabungan ruangan. Dari tiga ruangan menjadi satu, dengan pertimbangan ASN sedikit,” jelasnya.
(Anhar)
