Mediatha.Com,Mamuju––Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Fleksi Tahap III, Kamis (10/9/2026), bertempat di Ruang Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan yang diikuti seluruh ASN di lingkungan Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat tersebut menghadirkan pemateri dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap mekanisme dan pemanfaatan aplikasi Fleksi.
Penerapan Fleksi menjadi bagian dari agenda penguatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aparatur. Langkah tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.” Dalam konteks tersebut, digitalisasi presensi dan pemantauan kinerja tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun sistem kerja ASN yang lebih terukur, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pemerintahan modern.
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menyampaikan bahwa pemanfaatan aplikasi Fleksi perlu dipandang sebagai bagian dari pembenahan tata kelola internal.
“Fleksi memberikan ruang bagi organisasi untuk membangun pengelolaan kinerja yang lebih terukur dan berbasis data. Karena itu, kesiapan aparatur dalam menggunakan sistem ini menjadi bagian penting dari proses transformasi kerja di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Fleksi Tahap III sekaligus menjadi momentum bagi ASN Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat untuk memahami penggunaan Fleksi secara lebih komprehensif, baik dalam aspek presensi digital maupun pemantauan kinerja. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung konsistensi penerapan sistem kerja berbasis digital serta meningkatkan akurasi informasi kinerja aparatur sebagai bagian dari penguatan manajemen pemerintahan.
Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat memandang transformasi digital sebagai fondasi penting dalam membangun organisasi pemerintahan yang semakin responsif, akuntabel, dan berbasis data. Implementasi Fleksi diharapkan tidak berhenti pada perubahan mekanisme presensi, tetapi berkembang menjadi bagian dari ekosistem kerja yang mendorong disiplin, produktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih objektif dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.
