Mediatha.Com,Pasangkayu––– Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata angkat bicara menyikapi aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026).
Aksi yang melibatkan sejumlah petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda hingga mahasiswa tersebut menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan anak usaha Grup Astra Agro Lestari (AAL), yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, AKBP Joko Kusumadinata menegaskan bahwa Polres Pasangkayu tetap mengedepankan prinsip netralitas dalam menangani setiap perkara hukum. Ia memastikan proses penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak boleh mengarah pada kriminalisasi terhadap masyarakat.
Selaku Kapolres, dirinya juga telah menekankan kepada seluruh penyidik agar setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan proporsional.
Menurutnya, salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan konflik agraria adalah pembuktian terhadap legalitas alas hak masing-masing pihak, baik pelapor maupun terlapor.
Dengan demikian, setiap tindakan penyidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Legalitas dan legitimasi hukum harus dipastikan dalam setiap tahapan proses penyidikan. Kami juga menekankan agar penyidik selalu mengedepankan tindakan humanis dengan tetap memperhatikan hak-hak pelapor maupun terlapor,” demikian penegasan Kapolres dalam keterangannya. Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pasangkayu.
Koordinator Lapangan aksi, Akbar Firman, menilai penegakan hukum dalam konflik agraria tersebut terkesan timpang dan berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Ketegangan sempat mewarnai jalannya aksi ketika perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, menyampaikan keluhan warga yang menurutnya kerap dipanggil aparat kepolisian hingga ditetapkan sebagai tersangka di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah garapan sendiri.
Aliansi juga menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida, seorang tokoh masyarakat Pasangkayu, yang disebut digerebek sekitar 20 personel kepolisian pada 7 November 2026 dini hari.
Aco Rida kemudian ditahan atas dugaan pencurian 25 tandan buah sawit dengan nilai yang menurut massa berada di bawah Rp2 juta.
Selain itu, massa mengungkapkan terdapat 18 petani lainnya yang dijerat Undang-Undang Perkebunan berdasarkan laporan PT Pasangkayu. Perkara tersebut disebut telah dinyatakan lengkap atau P21.
Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, juga menjadi sorotan setelah dilaporkan berulang kali hingga berstatus tersangka.
Berbagai tuntutan tersebut menjadi perhatian dalam dinamika konflik agraria di Pasangkayu. Di tengah perbedaan klaim dan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan, transparansi, profesionalitas, serta kepastian hukum menjadi hal penting untuk memastikan setiap perkara ditangani secara adil.
Penegasan Kapolres Pasangkayu mengenai netralitas penyidik dan pentingnya pembuktian legalitas alas hak diharapkan menjadi komitmen dalam menjamin proses penegakan hukum berjalan objektif, proporsional, serta menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.
