Mediatha.Com,Mamuju–– Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Alexander Arruanpasau, memimpin rapat tindak lanjut pelaksanaan arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat berlangsung di ruang kerja Sekdis ESDM Sulbar pada Senin, 2 November 2026.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Oktober 2026, yang mencakup tiga hal utama, yaitu penilaian kinerja, tata naskah dinas yang harus keluar satu pintu, serta penempatan seluruh pejabat fungsional dalam satu ruangan khusus. Khusus mengenai persuratan, disepakati bahwa setiap bidang mempunyai konseptor, dan diverifikasi kepala bidang, selanjutnya verifikasi petugas verifikasi di Sekretariat, dan selanjutnya diverifikasi Sekretaris serta selanjutnya di-TTE Kepala Dinas. Alur ini didahului dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) TTE dan pengendalian naskah dinas, paraf, serta penandatanganan.
Alexander Arruanpasau menyampaikan bahwa Dinas ESDM Sulbar melaksanakan seluruh arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah tersebut.
“Kami di Dinas ESDM Sulbar melaksanakan arahan dan petunjuk Bapak Sekretaris Daerah. Tata naskah dinas satu pintu dan penempatan pejabat fungsional dalam satu ruangan khusus akan kami jalankan sesuai ketentuan, didukung SOP yang jelas,” ujarnya.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, profesional, dan berkinerja.
“Tindak lanjut arahan Sekretaris Daerah ini sejalan dengan Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka, untuk mewujudkan birokrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dinas ESDM Sulbar akan memastikan tata naskah dinas satu pintu serta penataan pejabat fungsional berjalan sesuai ketentuan,” ujar Bujaeramy.
Melalui kegiatan ini, Dinas ESDM Sulbar berharap penilaian kinerja, pengelolaan tata naskah dinas, dan penataan pejabat fungsional dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan terintegrasi, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik.
