Mediatha.Com,Jakarta––Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 yang berlangsung pada 29–30 Oktober 2026. Forum strategis ini menjadi momentum krusial bagi dunia usaha untuk menyatukan visi, merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional, serta memperkuat daya saing industri di tengah dinamika global.
Ada hal istimewa dalam perhelatan kali ini. Ketua Umum Kadin Sulawesi Barat (Sulbar), Zaneth Raodathul Djannah, dipercaya memegang peran sentral sebagai Pimpinan Sidang Pleno I, II, dan III. Kehadiran tokoh muda daerah di panggung utama nasional ini menegaskan pentingnya keterwakilan aspirasi daerah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya dalam mengawal jalannya persidangan, Rapimnas Kadin 2026 tidak sekadar menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga wadah refleksi kritis atas tantangan nyata yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.
“Rapimnas ini menjadi jembatan penting untuk menyelaraskan kebutuhan pengusaha di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Mulai dari penguatan iklim investasi, dorongan ekspor, hingga pengembangan UMKM agar dapat naik kelas secara berkelanjutan,” ujar Zaneth di sela-sela agenda Rapimnas.
Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan utama dalam persidangan meliputi:
Penguatan Ekspor dan Daya Saing Produk: Mendorong percepatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar internasional serta menarik kepercayaan investor global.
Akselerasi dan Pemberdayaan UMKM:
Membuka akses pembiayaan yang lebih luas, perluasan jaringan pasar, adaptasi teknologi digital, serta peningkatan kapasitas usaha agar UMKM menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang merata.
Sinergi Kebijakan Pemerintah dan Dunia Usaha. Memastikan setiap masukan dari sektor usaha dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret yang mampu menjawab dinamika ekonomi saat ini.
Melalui kepemimpinan sidang yang solutif dan inklusif, KADIN menargetkan seluruh aspirasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai dokumen organisasi semata, melainkan menjadi panduan masukan nyata bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional.
Sinergi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, membuka lapangan kerja luas, serta membawa perekonomian Indonesia tumbuh lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.
