Mediatha.Com,Mamuju—Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengharapkan setiap OPD mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2026 sekaligus melakukan evaluasi capaian SPBE Tahun 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Aksan Amrullah, dan dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan IV, pejabat fungsional, admin dan pengelola SPBE, operator pengadaan barang dan jasa, serta pengelola Barang Milik Negara (BMN). Dalam pertemuan ini dibahas berbagai kebijakan dan strategi sebagai langkah awal menghadapi penilaian SPBE Tahun 2026.
Dalam arahannya, Aksan Amrullah menegaskan pentingnya membangun kerja sama tim yang solid, saling mendukung, serta didukung oleh kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan optimal.
“Organisasi bukan hanya soal output, tetapi juga proses. Jangan hanya berpikir yang penting selesai, namun seluruh tahapan harus dikerjakan dengan kerja sama yang baik,” tegas Aksan.
Ia juga meminta seluruh pengelola SPBE agar serius memenuhi seluruh indikator penilaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Menurutnya, capaian SPBE Tahun 2026 harus lebih baik, mengingat penilaian dilakukan secara triwulanan.
“Hasil penilaian triwulan I akan menjadi dasar pemberian TPP, begitu pula pada triwulan berikutnya. Website harus dilengkapi dan aktivitas di media sosial diunggah secara rutin, bukan semata-mata untuk memenuhi indikator SPBE, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan laporan kinerja kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Moch. Saleh Rahim, menekankan pentingnya komitmen personel yang akan tergabung dalam Tim Pengelola SPBE Tahun 2026.
“Tim harus diisi oleh personel yang benar-benar memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk bekerja. Jika hanya namanya tercantum tetapi tidak berkontribusi, tentu tidak efektif. Selain itu, setiap kegiatan agar didokumentasikan dan dipublikasikan melalui website sebagai bagian dari informasi publik,” ujarnya.
Melalui rapat ini, diharapkan pelaksanaan SPBE di lingkungan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2026 dapat berlangsung lebih terencana, terukur, serta mampu meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital. (Rls)
