Mediatha.Com,Mamuju—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kualitas Penetapan Keputusan Gubernur sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas produk hukum daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (29/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, dan diikuti oleh jajaran pejabat serta staf lingkup Biro Hukum.
Dalam arahannya, Suhendra menegaskan bahwa Keputusan Gubernur merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap proses penyusunan dan penetapannya harus memenuhi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, akuntabilitas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Evaluasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan Biro Hukum, khususnya dalam proses fasilitasi, harmonisasi, dan penetapan Keputusan Gubernur agar semakin efektif, tepat waktu, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat daerah,” ujar Suhendra.
Rapat evaluasi juga membahas berbagai aspek teknis dalam proses penyusunan Keputusan Gubernur, mulai dari kelengkapan administrasi, kesesuaian dasar hukum, kualitas substansi, hingga penyempurnaan mekanisme koordinasi dengan perangkat daerah pengusul. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama proses penetapan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
Pelaksanaan rapat ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, adaptif, dan berintegritas. Penguatan kualitas produk hukum menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, serta menciptakan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Melalui kegiatan ini, Biro Hukum berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan hukum kepada seluruh perangkat daerah sehingga setiap Keputusan Gubernur yang diterbitkan memiliki kualitas regulasi yang baik, implementatif, serta mampu mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola produk hukum daerah yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
