Mediatha.Com,Mamuju––Pengelolaan ruang laut yang tepat membutuhkan data yang akurat. Tanpa data yang memadai, pemantauan terhadap kesesuaian antara rencana dan aktivitas pemanfaatan ruang laut di lapangan akan sulit dilakukan. Karena itu, penguatan koordinasi dan pertukaran data menjadi langkah penting dalam memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan peruntukannya.
Sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, penguatan tata kelola kelautan dan pesisir terus didorong melalui sinergi antarlembaga serta pengelolaan data yang lebih baik. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Hal tersebut tercermin dalam kegiatan koordinasi dan pengumpulan data yang dilaksanakan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 15 September 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pemantauan perwujudan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KAW) Selat Makassar. Ketersediaan data dan informasi mengenai realisasi pemanfaatan ruang laut menjadi salah satu komponen penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas di wilayah perairan yang termasuk dalam cakupan RZ KAW Selat Makassar.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) DKP Sulbar, Apriyadi S., yang menerima dan melakukan koordinasi bersama tim BPRL Makassar.
Dalam pertemuan, tim BPRL Makassar menyampaikan maksud dan tujuan pengumpulan data sekaligus membahas berbagai jenis informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data realisasi perwujudan RZ KAW Selat Makassar.
Data yang dihimpun nantinya menjadi bahan untuk melakukan pemantauan terhadap kesesuaian antara rencana zonasi dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berlangsung di wilayah perairan Sulawesi Barat.
Usai menerima laporan dari Kepala Bidang PRL, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S. DM, menyampaikan dukungannya terhadap langkah koordinasi dan pemutakhiran data tersebut.
“Kami mendukung penuh koordinasi dan pengumpulan data ini. Data yang akurat sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang laut di Sulawesi Barat dapat berjalan sesuai ketentuan, tertata, dan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan. Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar pengelolaan ruang laut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Safaruddin.
Dalam koordinasi tersebut, DKP Sulbar menyampaikan data dan informasi yang tersedia sesuai dengan tugas dan kewenangan perangkat daerah. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut, perizinan atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, lokasi kegiatan, serta berbagai informasi pendukung terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.
Pembahasan juga mencakup perkembangan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut di Sulawesi Barat. Beberapa di antaranya meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata bahari, pembangunan sarana dan prasarana kelautan, serta bentuk pemanfaatan ruang laut lainnya yang relevan dengan pelaksanaan RZ KAW Selat Makassar.
Data Menjadi Fondasi Pengelolaan Ruang Laut
Pemutakhiran data realisasi pemanfaatan ruang laut memiliki peran strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah melihat kondisi aktual di lapangan, mengidentifikasi perkembangan kegiatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana zonasi.
Dengan demikian, rencana zonasi tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi instrumen dalam mengarahkan pemanfaatan ruang laut agar lebih teratur dan tidak saling tumpang tindih.
Bagi Sulawesi Barat, penguatan data juga penting mengingat wilayah pesisir dan laut memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya hingga pariwisata bahari. Di sisi lain, pemanfaatan tersebut perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologis dan keberlanjutan sumber daya laut.
DKP Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungannya terhadap proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang dilakukan BPRL Makassar. Data dan informasi yang tersedia akan diberikan sesuai kewenangan serta kebutuhan kegiatan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat basis data pemanfaatan ruang laut di Sulawesi Barat sekaligus mendukung pelaksanaan RZ KAW Selat Makassar secara lebih efektif.
Pada akhirnya, pengelolaan ruang laut yang baik dimulai dari data yang benar, koordinasi yang kuat, dan komitmen bersama untuk menjaga laut tetap produktif sekaligus berkelanjutan bagi generasi mendatang.
