Mediatha.Com,Mamuju—Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dalam misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.
Upaya ini diwujudkan dengan menindaklanjuti hasil validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilakukan oleh Tim IPKD Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
Pelaksana Harian Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menjelaskan bahwa langkah perbaikan dan pembaruan data IPKD Provinsi merupakan bagian dari upaya Pemprov dalam memenuhi evaluasi teknis dan meningkatkan bukti dukung pada setiap dimensi penilaian.
“Kami telah melakukan penginputan ulang untuk Dimensi 2 dan Dimensi 5, sesuai hasil validasi dari Kemendagri. Perbaikan ini meliputi pengunggahan berbagai dokumen penting seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Keuangan Daerah, Laporan Operasional (LO), serta Tabel Mandatory Spending untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik, termasuk lampiran pemenuhan SPM,” terang Darwis, Selasa (4/11/2025).
Ia menjelaskan, proses tersebut melibatkan Tim IPKD Provinsi Sulbar yang terdiri atas unsur BPKPD dan Bapperida, dengan fokus utama pada peningkatan akurasi data dan kelengkapan dokumen pendukung agar hasil validasi dapat optimal.
Menurut Darwis, langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya integritas data serta sinergi lintas perangkat daerah dalam mendukung reformasi tata kelola keuangan.
“Selain melakukan perbaikan untuk IPKD Provinsi, saat ini kami juga sedang menginput data IPKD untuk Regional 3, yang mencakup seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 3–9 November 2025, dengan masa sanggah dan perbaikan pada 10–11 November 2025,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi dalam memperkuat sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang responsif, transparan, serta berorientasi pada hasil.
“Pemprov Sulbar berkomitmen menjaga kredibilitas data dan memperkuat tata kelola yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional,” tutupnya. (Rls)
