Mediatha.Com,Mamuju—Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitaspenggunaan anggaran daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri undangan Rapat Monitoring danEvaluasi yang digelar oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan strategis ini difokuskan pada peninjauan capaian kinerja anggarantahun berjalan serta perencanaan optimalisasi program kerja yang bersentuhanlangsung dengan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Sulawesi Barat.
Penguatan Sinergitas Eksekutif dan Legislatif
Kepala Badan Kesbangpol Sulbar menyatakan bahwa kehadiran jajarannyamerupakan bentuk komitmen dalam menjalankan amanah konstitusi danmemastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik inisiatif Komisi I DPRD Sulbar. Evaluasi ini bukan sekadarrutinitas administratif, melainkan momentum untuk mempertajam program kerjakami, terutama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta penguatan nilai-nilaikebangsaan di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa poin krusial menjadi sorotan utama, diantaranya:
1. Realisasi Serapan Anggaran: Memastikan penyerapan anggaran berjalansesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD, sertamengidentifikasi kendala teknis di lapangan.
2. Efektivitas Program Kerja: Mengevaluasi sejauh mana program sepertipendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas), danpemantauan dini konflik sosial telah mencapai sasarannya.
3. Persiapan Agenda Politik: Mengingat peran vital Kesbangpol dalammengawal stabilitas daerah, koordinasi mengenai dukungan anggaran untukpersiapan pemilu atau pilkada mendatang juga menjadi topik hangat.
4. Akuntabilitas Pelaporan: Komisi I menekankan pentingnya pelaporan yangdetail dan tepat waktu agar fungsi pengawasan legislatif dapat berjalanmaksimal.
Respons Komisi I DPRD Sulbar
Ketua Komisi I DPRD Sulbar memberikan apresiasi atas keterbukaan Kesbangpoldalam memaparkan data anggaran. Namun, pihak legislatif juga memberikancatatan agar Kesbangpol terus melakukan inovasi program yang lebih adaptifterhadap dinamika sosial di Sulawesi Barat.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar efisien.Monitoring ini bertujuan untuk memberikan solusi jika terdapat hambatan dalampelaksanaan program di Kesbangpol,” tegas salah satu anggota Komisi I.
Melalui rapat monitoring ini, diharapkan sinergitas antara Pemerintah ProvinsiSulawesi Barat melalui Kesbangpol dengan DPRD semakin erat. Optimalisasievaluasi anggaran ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindaripenyimpangan sekaligus memastikan program-program strategis daerah tetapberjalan di jalur yang benar (on the right track).
Kegiatan ini ditutup dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi intensifdemi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi padakepentingan publik di Sulawesi Barat.
