Mediatha.Com,Mamuju—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin, 31 Agustus hingga Selasa, 1 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat kerja diikuti Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, didampingi Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, serta Analis Perencana, Hilmy.
Rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD berjalan sesuai target, tepat sasaran, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Monev tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung arah pembangunan yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi yang inklusif.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dispoparekraf Sulbar Bau Akram Dai menyampaikan laporan terkait capaian realisasi anggaran serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.
Bau Akram Dai mengatakan, monitoring dan evaluasi APBD merupakan momentum penting bagi perangkat daerah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dalam sisa tahun anggaran 2026.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang bagi kami untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat, terutama kami di Dispoparekraf pada sisi realisasi anggaran, ” kata Bau Akram.
“Yang paling penting adalah memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Bau Akram juga menegaskan, Dispoparekraf Sulbar terus melakukan penguatan koordinasi dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan program, khususnya pada sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Menurut Bau Akram, percepatan pelaksanaan kegiatan harus tetap dibarengi dengan prinsip akuntabilitas, tertib administrasi, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Kami akan terus mendorong seluruh jajaran agar bekerja lebih terukur dan fokus pada target. Penyerapan anggaran memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat serta mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, menyampaikan bahwa koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program terus dilakukan untuk memastikan kegiatan pada setiap bidang berjalan sesuai perencanaan, target, serta ketentuan yang berlaku.
“Selama ini koordinasi dengan bidang terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Realisasi dipantau secara berkala sehingga apabila terdapat kendala, dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujar Andi Saiful.
