LKPJ Gubernur Sulbar Tahun 2025, Karo Kesra: Kita Akan Kawal Sesuai Tupoksi demi Program Bersentuhan dengan Masyarakat

oleh
oleh

Mediatha.Com,Mamuju—Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menghadiri agenda krusial dalam siklus pemerintahan daerah, yakni Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Barat. Kegiatan ini berfokus pada penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 2 April 2026.

Hadir secara langsung di lokasi, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan bahwa kehadiran Biro Pemkesra merupakan bentuk dukungan penuh terhadap proses konstitusional dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir.

“Penyerahan LKPJ ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk melihat sejauh mana program-program kemasyarakatan telah berjalan. Kami di Biro Pemkesra berkomitmen untuk terus memastikan bahwa setiap kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip transparansi,” ujar Murdanil.

Kegiatan ini merupakan bagian integral dari proses evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus wujud nyata akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara terpisah, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, senantiasa menekankan bahwa setiap dokumen pertanggungjawaban bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk mengukur efektivitas pembangunan demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

Visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan di Tanah Mandar. Melalui penyerahan LKPJ 2025 ini, diharapkan muncul rekomendasi-rekomendasi strategis dari DPRD yang dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.

Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan pengawasan terhadap program-program pemerintah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, harmonis, dan berdampak luas bagi kesejahteraan seluruh rakyat Sulawesi Barat.(rls)