Mediatha.Com,Mamuju––Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah di Sulawesi Barat memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan membenahi produksi hingga distribusi pangan. Langkah ini menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.
GPIPS Sulampua 2026 digelar di Makassar pada 23 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim.”
Kegiatan tersebut dibuka Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Djad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta dihadiri kepala daerah se-Sulampua.
Dalam program tersebut, BI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Fokusnya mencakup empat strategi atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Untuk menjawab tantangan wilayah kepulauan dan risiko perubahan iklim, GPIPS Sulampua memperkenalkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua”.
Program tersebut terdiri dari tiga pendekatan. Pertama, Karsa Daya, untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan. Kedua, Karsa Sambung, untuk memperlancar distribusi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan Mini Distribution Centre. Ketiga, Karsa Tata, yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan.
Kalender Tanam Jadi Strategi Antisipasi Krisis Pangan
Di Sulawesi Barat, Kantor Perwakilan BI Sulbar bersama TPID menerjemahkan strategi tersebut melalui perencanaan produksi yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim.
Baca Juga Pemprov Sulbar Fokus Validasi Anak Kurang Mampu untuk Sekolah Rakyat
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Workshop Penyusunan dan Implementasi Kalender Tanam Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat 2026 yang digelar pada 7–8 Oktober 2026 di Polewali Mandar.
Kegiatan ini melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, BWS Sulawesi V Mamuju, Stasiun Klimatologi BMKG Sulawesi Barat, BRMP Kementerian Pertanian, serta kelompok tani komoditas beras, cabai, dan bawang merah dari Polewali Mandar dan Majene.
Kalender tanam tersebut dirancang dengan mempertimbangkan informasi iklim, ketersediaan air, waktu tanam, hingga perkiraan masa panen.
Dengan perencanaan yang lebih terukur, pemerintah berharap potensi ketidakseimbangan pasokan antarperiode dapat diantisipasi sekaligus mengurangi risiko gangguan produksi akibat kondisi iklim.
Bawang Merah Majene Dipasok ke Mamuju
Upaya menjaga stabilitas pangan juga dilakukan melalui penguatan konektivitas antarwilayah.
Dalam rangkaian Mandarpreneur Fair 2026 di Mamuju pada 24–26 September 2026, dilakukan penandatanganan kerja sama antardaerah untuk komoditas bawang merah.
Dalam skema tersebut, Majene diposisikan sebagai daerah surplus, sementara Mamuju menjadi wilayah defisit. Kerja sama melibatkan Koperasi Produsen Tunas Muda Balinoe sebagai pemasok dan PT Mikayla Aulia Nadiyah sebagai pembeli.
Kerja sama itu diharapkan memperpendek mata rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani di daerah produksi.
BI menyebut informasi perkiraan panen dari kalender tanam nantinya dapat menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebutuhan pasokan melalui KAD, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pangan daerah asal.
UMKM Pangan Didorong Masuk Rantai Pasok
Penguatan ketahanan pangan tidak berhenti di sektor produksi dan distribusi.
BI Sulbar juga mendorong pengembangan UMKM pangan melalui rangkaian Mandarpreneur Ecosystem. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat keterhubungan UMKM dengan rantai pasok pangan daerah.
Produk olahan pangan dinilai dapat membantu menyerap hasil produksi sekaligus memperpanjang masa simpan komoditas. Dengan begitu, kesinambungan pasokan dapat lebih terjaga.
Baca Juga 20 Tahun Sulawesi Barat, Ekonomi Hijau dan Biru Sebagai Jalan Menuju Masa Depan Bersama IKN
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pangan Sulawesi Barat yang lebih tangguh dan terintegrasi.
Ke depan, BI Sulbar bersama pemerintah daerah dan TPID akan mengawal implementasi kalender tanam, mendorong realisasi kerja sama antardaerah, serta meningkatkan pemanfaatan data dan koordinasi lintas instansi.
BI juga memperkuat komunikasi pengendalian inflasi melalui Program Sinergi Edukasi Publik (PSEP) bersama Universitas Sulawesi Barat dan kegiatan Da’i Peduli Inflasi. (*)
