Mediatha.Com,Mamuju—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamuju terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel dengan mengakselerasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026.
Langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.
Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang mana pada indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas masih memerlukan penguatan. Karena itu, unit kerja didorong untuk segera melakukan pengisian instrumen pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat dan unit kerja dapat meningkatkan pemahaman serta komitmen dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kegiatan tersebut, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju diwakili oleh Kepala Subbagian Kepegawaian Erick Friths Grenius, yang turut mengikuti pembahasan teknis terkait penguatan implementasi Zona Integritas serta mekanisme pengisian instrumen evaluasi.
Di tempat terpisah, Kepala Bapenda Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan Bapenda Sulbar.
Menurutnya, komitmen untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi juga harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan akuntabel. Kami berharap seluruh jajaran terus berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang terus diperkuat bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus mempercepat pencapaian predikat WBK pada tahun 2026. (Rls)
