Mediatha.Com,Mamuju––Suasana Rapat Koordinasi Dinas Sosial, P3A, dan PMD Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat (13/11/2026) terasa begitu berat. Di balik deretan kursi pejabat dan aparat penegak hukum, tersimpan sebuah kenyataan pahit yang mengoyak nurani: anak-anak di Sulawesi Barat kini tengah menghadapi situasi darurat kekerasan yang kian mengkhawatirkan.
Forum layanan gelar kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar, Hj. Darmawati, S.Pi., M.M., bukan sekadar agenda birokrasi biasa. Ini adalah ruang pengakuan atas luka-luka yang kerap tersembunyi di balik tembok rumah dan kerasnya jalanan.
Dengan suara bergetar menahan keprihatinan yang mendalam, Darmawati menyoroti satu fakta paling menyayat hati: ancaman terbesar bagi anak-anak kini justru datang dari tempat yang seharusnya paling aman—rumah mereka sendiri.
“Akhir-akhir ini kasus kekerasan pada perempuan dan anak semakin hari semakin mengkhawatirkan. Boleh dikatakan kita sudah darurat kekerasan anak. Indikatornya, pihak yang seharusnya menjaga marwah anak justru melakukan hal-hal yang tidak bisa kita maafkan,” tegas Darmawati di hadapan para peserta rapat.
Dalam forum tersebut, borok-borok sosial yang selama ini ditutupi ketakutan dan rasa malu akhirnya dibuka ke permukaan. Darmawati membeberkan sejumlah kasus krusial yang mengiris hati.
Betapa hancurnya masa depan seorang anak perempuan ketika pelindung utamanya ayah kandung atau ayah sambung malah renggut kesuciannya hingga berujung kehamilan. Betapa mencekamnya ketakutan yang dirasakan korban penyanderaan anak di Polewali Mandar (Polman) yang sempat viral. Serta pilunya nasib Revi, seorang anak di bawah umur di Mamuju, yang harus menanggung luka berulang akibat lingkaran kekerasan yang belum juga putus.
Menurutnya, banyak kasus terlihat selesai di atas kertas atau di tingkat UPTD. Namun, tanpa penanganan akar masalah yang tuntas, lingkaran setan itu terus berulang. Jerit tangis para korban menuntut kehadiran negara yang lebih dari sekadar formalitas butuh kepolisian, Kementerian Hukum, hingga tangan-tangan hangat dari lembaga masyarakat seperti Fatayat untuk merangkul mereka kembali.
Di tengah kepedihan ini, lonjakan angka laporan kekerasan yang masuk ke instansi justru dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Darmawati melihat angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan jeritan yang akhirnya berani keluar dari mulut korban yang selama ini terbungkam.
Ibarat fenomena gunung es, apa yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari penderitaan jutaan anak di luar sana yang masih meringkuk dalam ketakutan dan rasa malu.
“Kalau yang melapor sedikit, ini ibarat fenomena gunung es masih banyak di bawah yang takut, malu, dan segala macam. Alhamdulillah kalau ada yang melapor, itu kita syukuri supaya menjadi edukasi dan memberikan keberanian bagi korban,” ujarnya dengan penuh asa.
Belum usai luka domestik disembuhkan, mata publik kembali disadarkan pada kenyataan pahit di jalanan Sulawesi Barat. Anak-anak usia sekolah, yang seharusnya memegang buku dan pena di ruang kelas, justru terpaksa menggenggam tangan menadah iba di bawah terik lampu merah hingga larut malam.
Lebih menyayat hati lagi, Darmawati juga mengingatkan adanya fenomena anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan di tempat-tempat hiburan malam merenggut masa kecil dan kepolosan mereka demi sesuap nasi.
Kondisi ini menjadi ujian berat bagi komitmen enam kabupaten di Sulawesi Barat dalam mempertahankan predikat sebagai daerah yang ramah dan layak anak (KLA), sebelum provinsi melangkah mengambil peran penuh.
Forum gelar kasus ini ditutup dengan sebuah harapan besar dan ketukan nurani. Darmawati mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) perlindungan anak di daerah segera diaktifkan kembali secara masif, bukan hanya untuk menertibkan, melainkan untuk memberikan pelukan pemulihan psikologis yang melekat.
Sebab di balik setiap angka statistik kekerasan anak, ada air mata yang jatuh, ada masa depan yang terenggut, dan ada jeritan sunyi yang menunggu kita untuk peduli sebelum terlambat.
