Mediatha.Com,Mamuju––Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kehadiran Kadis Kominfo ini mempertegas komitmen Diskominfo Sulbar selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama untuk memandu dan mematangkan keterbukaan informasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pemaparannya pada sesi Uji Publik tersebut, Sekda Sulbar Junda Maulana menjabarkan strategi penguatan keterbukaan informasi publik berbasis digital. Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini diikat melalui Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyeragaman portal informasi di 35 OPD, hingga Instruksi Sekda terkait pengisian Daftar Informasi Publik (DIP) yang memengaruhi nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Guna memastikan seluruh instruksi dan kebijakan digital tersebut berjalan optimal di lapangan, Diskominfo Sulbar mengambil peran sentral dalam memberikan pendampingan teknis secara berkelanjutan kepada PPID Pelaksana di tiap OPD.
Langkah tersebut juga menjadi bentuk kepatuhan terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Dengan pembagian peran yang jelas, PPID Utama bertindak menetapkan standar dan evaluasi, sementara PPID Pelaksana bertugas mengumpulkan serta mengunggah data berkala.
Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan kerjasama dengan seluruh PPID Pelaksana menjadi poin penting agar tata kelola informasi tidak sebatas pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan menjadi sarana transparansi publik yang nyata.
“Pendampingan PPID Utama terhadap PPID Pelaksana terus kita laksanakan untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengisian website PPID, tetapi juga memastikan setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi,mengklasifikasikan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara benar dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Ridwan Djafar.
Ia menambahkan, sinergi yang terintegrasi antagaris pimpinan dan pengelola data di daerah diharapkan mampu mencegah timbulnya kekosongan dokumen publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi dengan cepat dan mudah.
akurat,mutakhir, dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan PPID tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat,” pungkasnya. (Rls)
