Mediatha.Com,Mamuju––Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Manager PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto Sampealang, di ruang kerja Gubernur Sulbar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana strategis pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di Sulawesi Barat yang pada tahun 2026 menargetkan 84 lokasi pembangunan jaringan listrik tersebar di berbagai kabupaten. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi PLN di wilayah Sulbar yang saat ini masih berada di kisaran 90,94 persen, terendah di kawasan Sulawesi.
Dalam paparannya, Manager PT. PLN UP2K Sulbar, Heryanto Sampealang, menyampaikan bahwa dari 84 lokasi tersebut, empat di antaranya merupakan desa baru yang sama sekali belum memiliki jaringan listrik PLN, yakni Desa Ulumambi dan Sikamase di Kecamatan Bambang, Desa Pangandaran di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, serta Desa Siraun di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Sisanya merupakan desa-desa lama yang masih memiliki dusun-dusun tanpa akses listrik PLN.
Heryanto mengungkapkan sejumlah hambatan krusial dalam pelaksanaan pembangunan Lisdes di Sulbar. Pertama, kondisi akses jalan menuju lokasi pembangunan yang sebagian besar rusak dan ekstrem, sehingga menyulitkan distribusi material jaringan listrik ke lokasi terpencil. Kedua, sejumlah jalur jaringan listrik melewati kawasan hutan lindung, yang memerlukan proses perizinan panjang dari Kementerian Kehutanan.
“Kami membutuhkan dukungan Gubernur dan Bupati melalui Dinas PUPR dan DLHK untuk memperlancar distribusi material serta membantu percepatan perizinan melintasi kawasan hutan,” ujar Heryanto dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan juga membahas rencana pembangunan PLTS Super Sun di sejumlah pulau di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju. Wilayah kepulauan ini menjadi perhatian khusus mengingat posisinya yang strategis dan berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). PLTS Super Sun direncanakan akan dipasang di pulau-pulau yang masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas terbatas. Kepulauan Balabalakang yang berpenduduk sekitar 2.802 jiwa menjadi prioritas elektrifikasi dengan memanfaatkan potensi energi surya yang melimpah.
Gubernur Suhardi Duka dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan fondasi utama dalam Panca Daya, khususnya pilar pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bersinergi mendukung percepatan pembangunan Lisdes.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap kekurangan daya listrik di Pulau Karampuang, Mamuju, yang selama ini dikeluhkan warga setempat, agar segera dicarikan solusi melalui peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan.
Kadis ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan.
“Melalui program Listrik Desa dan bantuan penyambungan listrik rumah tangga miskin, diharapkan target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai,” tegas Bujaeramy.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menjelaskan tentang program PELITA Sulbar yang menjadi salah satu program daerah dalam mendorong percepatan akses listrik bagi masyarakat, dengan mendorong pendanaan dari CSR pelaku usaha di Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan ini, turut hadir Pejabat Fungsional Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi dan Marwazi Abdullah, yang mendampingi jalannya pertemuan.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan Listrik Desa, termasuk penyusunan langkah strategis mengatasi kendala akses jalan dan perizinan kawasan hutan, serta memastikan penanganan kebutuhan listrik di wilayah kepulauan seperti Pulau Karampuang dan Kepulauan Balabalakang dapat berjalan sesuai rencana.
