Mediatha.Com,Mamuju—Tak lagi menunggu wajib pajak datang ke kantor, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamuju kini menjemput langsung masyarakat dengan membuka layanan Samsat Keliling (Samkel) di Dealer Toyota Mamuju, Kamis 29 Januari 2026. Langkah ini menjadi bukti konkret sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memperluas akses layanan pajak kendaraan bermotor.
Layanan Samsat Keliling tersebut digelar secara rutin setiap pekan, setiap hari Kamis, dan menyasar wajib pajak yang sedang melakukan servis kendaraan maupun pembelian kendaraan baru di Dealer Toyota Mamuju. Skema ini dinilai efektif karena mendekatkan layanan langsung ke pusat aktivitas masyarakat.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Jufrizal Palimbuan, mengatakan kehadiran layanan Samsat Keliling di lingkungan dunia usaha merupakan strategi jemput bola untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan. Saat mereka servis atau membeli kendaraan, di lokasi yang sama mereka juga bisa langsung menunaikan kewajiban pajaknya. Ini lebih cepat, praktis, dan efisien,” kata Jufrizal.
Menurutnya, kolaborasi dengan Dealer Toyota Mamuju menjadi contoh sinergi pelayanan publik yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan wajib pajak saat ini.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa inovasi pelayanan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
“Kami terus mendorong pelayanan yang mendekat ke masyarakat. Samsat Keliling di Dealer Toyota Mamuju adalah bagian dari transformasi layanan publik yang kolaboratif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Abdul Wahab.
Melalui program ini, Bapenda Sulbar berharap sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat semakin diperluas sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat. (Rls)
