Herdin Ismail Tegaskan BKD Siap Dukung Langkah Pemprov Sulbar Pastikan Efektivitas Belanja Daerah

oleh
oleh

Mediatha.Com,Mamuju—Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 22 Oktober 2025.

Rakor ini dalam Rangka Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 dan Penyesuaian Asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, serta Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana. Turut hadir para Asisten Sekretariat Daerah, anggota DPRD Sulbar, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, serta peserta rapat lainnya.

Rakor ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan optimalisasi pendapatan daerah dan penyesuaian asumsi keuangan menuju penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2026 yang realistis dan berkelanjutan.

Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat strategis dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.

“Rapat ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan, kita bisa mendorong tercapainya target PAD secara optimal sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah,” ujar Herdin.

Herdin menegaskan, BKD Sulbar siap mendukung langkah-langkah Pemprov Sulbar dalam memastikan efektivitas belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
“Kami di BKD berkomitmen memastikan kebijakan kepegawaian sejalan dengan arah kebijakan keuangan daerah. SDM yang berkualitas dan produktif menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja organisasi serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya. (Rls)