Mediatha.Com,Mamuju— Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat Mohammad Ali Chandra, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Rabu (29/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad.
Kegiatan ini diikuti secara daring dari ruang rapat Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat melalui platform MS Teams dan juga diikuti oleh pemerintah daerah se-Sulawesi Barat sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan fiskal.
FGD ini membahas berbagai substansi penting, mulai dari kebijakan dan formulasi pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Khusus (DTK), hingga strategi optimalisasi penerimaan daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi untuk meningkatkan pemahaman daerah dalam mengelola sumber pendapatan secara efektif dan berkelanjutan.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra dalam keterangannya menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memahami kebijakan transfer pusat serta menggali potensi PAD.
“Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait formulasi pengalokasian TKD serta strategi peningkatan PAD. Hal ini menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Barat, dapat semakin optimal dalam mengelola keuangan daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan PAD. (Rls)
