Evaluasi Penanggulangan KLB Campak, DKPPKB Sulbar Tegaskan Penguatan Sistem Kesehatan

oleh
oleh

Mediatha.Com,Majene––Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Majene melaksanakan After Action Review (AAR) KLB Campak pada 22–23 September 2026 di Kabupaten Majene.

Pelaksanaan AAR tersebut bertujuan mengevaluasi respons penanggulangan KLB sekaligus merumuskan pembelajaran dan rencana tindak lanjut untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kejadian serupa. Kegiatan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Tim Gerak Cepat (TGC), puskesmas, RSUD Majene, pemerintah desa, lintas sektor, serta fasilitator dari Kementerian Kesehatan, DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dan BBLKM Makassar.

KLB Campak di Majene sebelumnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/438/V/Tahun 2026 setelah ditemukan tiga kasus konfirmasi pada Mei 2026. Setelah dilakukan respons cepat dan terintegrasi, tidak ditemukan penularan baru selama dua kali masa inkubasi terpanjang sehingga status KLB kemudian dicabut melalui Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/480/VII/Tahun 2026.

AAR dilaksanakan secara partisipatif melalui pemaparan data epidemiologi, Focus Group Discussion (FGD), dan pleno. Evaluasi mencakup tujuh pilar, yakni surveilans, laboratorium, manajemen kasus, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi, respons penanggulangan, serta respons kedaruratan.

Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan AAR sebagai momentum memperkuat sistem kesehatan dan kesiapsiagaan daerah. Menurutnya, hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk memperkuat surveilans, deteksi dini, imunisasi, komunikasi risiko, dan koordinasi lintas sektor.

“Evaluasi ini penting agar pengalaman penanganan KLB menjadi pembelajaran bersama dan rekomendasinya dapat ditindaklanjuti secara konkret. Kita ingin sistem kesehatan semakin siap menghadapi kejadian serupa,” ujarnya.

Pelaksanaan AAR tersebut sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya,” melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, dan tata kelola pemerintahan.

Hasil AAR selanjutnya dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai dasar penguatan surveilans, kualitas imunisasi, deteksi dini dan respons, tata kelola data, serta koordinasi lintas program dan sektor dalam menghadapi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

No More Posts Available.

No more pages to load.