Mediatha.Com,Mamuju—Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah (PLL) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Lantai II Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (30/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Penata Layanan Operasional, Faisal, bersama perwakilan perangkat daerah lainnya dalam rangka melakukan rekonsiliasi data penerimaan daerah hingga Triwulan II Tahun 2026.
Rapat rekonsiliasi merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian data realisasi penerimaan daerah, meningkatkan tertib administrasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antarperangkat daerah dalam menyamakan persepsi terhadap pelaporan dan penyetoran penerimaan daerah.
Adapun materi yang dibahas meliputi laporan realisasi penerimaan retribusi daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, laporan realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah (PLL), rekapitulasi penyetoran ke Kas Daerah beserta bukti setor, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan realisasi penerimaan daerah.
Melalui proses rekonsiliasi ini, setiap perangkat daerah melakukan pencocokan data, verifikasi dokumen penyetoran, serta penyelesaian apabila ditemukan perbedaan data. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan data penerimaan daerah yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Penata Layanan Operasional, Faisal, menyampaikan keikutsertaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kegiatan rekonsiliasi menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Faisal.
Dengan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin baik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
