Mediatha.Com,Mamuju––Dinas Sosial Pemrov Sulbar terus memperkuat komitmennya dalam melindungi hak-hak anak dan memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui program Sekolah Rakyat (SR). Langkah ini menjadi solusi komprehensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi demi kepentingan sesaat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kadis Sosial Sulawesi Barat, Hj. Darmawati, S.Pi., M.M., dalam forum pembahasan tindak lanjut penanganan kasus anak di Mamuju, baru-baru ini. Ia mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam membina anak-anak dari kelompok rentan (masyarakat desil 1 dan 2) sering kali berasal dari tekanan ekonomi keluarga serta tarikan lingkungan luar.
“Tantangan di Sekolah Rakyat memang tidak mudah karena mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan tekanan ekonomi berat. Dibutuhkan kesabaran ekstra dari kepala sekolah dan wali kelas dalam mendampingi anak-anak ini,” ujar Hj. Darmawati.
Meski sempat menghadapi kendala resistensi dari pihak keluarga yang terbiasa mengandalkan anak untuk mencari penghidupan di jalanan, pemerintah memastikan bahwa pendekatan persuasif, edukasi intensif, dan pendampingan berkelanjutan terus dikedepankan demi masa depan anak.
Program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar tempat menempuh pendidikan, tetapi juga instrumen pengentasan kemiskinan keluarga secara menyeluruh. Pemerintah menanggung seluruh kebutuhan siswa secara gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun, meliputi:
Fasilitas pendidikan dan seragam lengkap.
Konsumsi dan pemenuhan gizi harian siswa. Pemberian santunan modal usaha sebagai stimulan bagi orang tua siswa untuk membangun kemandirian ekonomi.
Dukungan lanjutan bagi keluarga yang berhasil mengembangkan usahanya agar keluar dari jurang kemiskinan ekstrem (desil 1 dan 2).
Dengan adanya jaminan fasilitas dan dukungan ekonomi tersebut, orang tua diharapkan tidak lagi mengorbankan masa depan dan hak pendidikan anak demi keuntungan finansial jangka pendek.
Terkait aspek hukum, pihak berwenang tetap memberikan peringatan tegas guna memberikan efek jera terhadap segala bentuk praktik eksploitasi anak di ruang publik. Sebagai langkah preventif jangka panjang, forum menyepakati perlunya pengawasan lingkungan pergaulan serta sterilisasi anak dari pengaruh-pengaruh negatif di sekitarnya.
“Kami berharap seluruh pihak, terutama keluarga besar dan lingkungan sekitar, dapat bersinergi mendukung masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kepentingan ekonomi sesaat mengorbankan hak pendidikan dan masa depan mereka,” tegas Hj. Darmawati.
Pemerintah optimistis, melalui kehadiran Sekolah Rakyat dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat, anak-anak binaan dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berdaya saing, serta terbebas dari siklus kemiskinan antargenerasi.
