Mediatha.Com,Mamuju—Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Wisnu Hasta Praja, didampingi para pejabat fungsional dan pelaksana bidang geologi dan air tanah, mengikuti Rapat Konsolidasi Teknis Perizinan Air Tanah yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis, 30 Juli 2026. Rapat ini membahas penyediaan layanan perizinan air tanah melalui aplikasi SAPO (Sistem Aplikasi Perizinan Online) yang dikelola DPMPTSP sebagai wujud komitmen Sulbar dalam mendukung perizinan satu pintu.
Wisnu Hasta Praja menyatakan, kehadiran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam rapat ini untuk memastikan bahwa perizinan air tanah dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem yang telah dikembangkan DPMPTSP.
“Kami ingin proses perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Wisnu.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Regulasi yang ditetapkan pada 8 Juni 2026 ini menjadi “kitab pegangan” bagi pelaku usaha di sektor ESDM dan mempertegas standar kegiatan usaha serta menyederhanakan proses perizinan melalui sistem digital OSS.
“Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026 ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan standar yang jelas bagi pelaku usaha. Kami akan memastikan bahwa persyaratan dalam regulasi ini diakomodasi dalam aplikasi SAPO,” tegas Wisnu.
DPMPTSP memperkenalkan aplikasi SAPO yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor di Sulbar menjadi satu portal yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah. Dalam rapat tersebut, DPMPTSP menyampaikan rencana penambahan layanan perizinan air tanah untuk usaha kecil dan mikro ke dalam aplikasi SAPO. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Kami dari DPMPTSP berkomitmen untuk terus mengembangkan SAPO agar dapat mengakomodasi seluruh jenis perizinan, termasuk perizinan air tanah. Dengan adanya layanan ini, kami berharap pelaku usaha kecil dan mikro tidak lagi terkendala dalam mengurus izin,” ujar perwakilan DPMPTSP dalam rapat tersebut.
Melalui rapat ini, disepakati bahwa ke depan item-item persyaratan perizinan air tanah akan ditambahkan ke dalam aplikasi SAPO. Hal ini akan memudahkan pengusaha dalam mengakses informasi dan mengajukan permohonan izin secara terintegrasi. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses perizinan air tanah dapat berjalan lebih efektif dan transparan, sekaligus mendukung penataan perizinan air tanah yang tengah menjadi fokus Dinas ESDM dan DPMPTSP Sulawesi Barat.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menegaskan bahwa langkah integrasi perizinan air tanah ke dalam SAPO ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Misi Kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
“Kami di Dinas ESDM Sulbar berkomitmen penuh untuk mendukung program Panca Daya Gubernur. Digitalisasi perizinan melalui SAPO ini adalah salah satu wujud nyata komitmen kami dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel,” tegas Bujaeramy.
Menurutnya, pemanfaatan sistem digital seperti SAPO akan memudahkan pengawasan dan kepatuhan regulasi, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
“Dengan sistem yang terintegrasi, kami dapat memantau secara real-time kepatuhan para pengusaha terhadap regulasi yang berlaku. Ini akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” jelasnya.
Bujaeramy juga menekankan bahwa Dinas ESDM Sulbar siap mendukung arah pembangunan melalui Panca Daya, khususnya dalam mewujudkan tata kelola energi dan mineral yang lebih transparan dan kolaboratif.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan DPMPTSP dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Kami siap menjadi mitra yang konstruktif dalam pembangunan Sulbar,” pungkasnya.
