Mediatha.Com,Mamuju––Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Andi Dian Epidmaya, mengikuti rapat kerja tindak lanjut disparitas data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) jenis anomali pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Rapat dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2026 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat membahas data SKP Tahun 2024 dan Tahun 2025 milik pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang belum terdata pada SIASN, khususnya yang masuk kategori anomali. Daftar pegawai yang mengalami disparitas data dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/AnomaliYangBelumSKP.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa keikutsertaan Dinas ESDM dalam rapat tersebut merupakan bentuk dukungan untuk memastikan data kepegawaian, khususnya SKP ASN di lingkungan dinas, valid dan mutakhir.
“Kehadiran kami dalam rapat ini merupakan bagian dari upaya Dinas ESDM Sulbar untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan dinas memiliki data SKP yang valid, mutakhir, dan tercatat dalam SIASN. Data kepegawaian yang akurat menjadi dasar pembinaan karier, penilaian kinerja, dan tata kelola ASN yang lebih baik,” ujar Bujaeramy.
Ia menambahkan, Dinas ESDM Sulbar akan menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan verifikasi dan koordinasi bersama BKPSDMD Sulbar agar tidak ada lagi data SKP ASN yang anomali atau belum terdata.
Pelaksanaan tindak lanjut tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi guna mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, Dinas ESDM Sulbar berharap seluruh ASN di lingkungan dinas dapat memiliki data SKP yang tertib, akurat, dan terintegrasi dalam SIASN, sehingga mendukung pengelolaan kinerja dan kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel.
