Mediatha.Com,Mamuju—Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti rapat sinkronisasi rencana penetapan jaringan trayek pelayaran perintis tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan, dan berlangsung selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Oktober 2025.
Plt. Kabid Pelayaran, Arman, mewakili Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menjelaskan bahwa kapal perintis merupakan layanan pelayaran bersubsidi dari pemerintah, yang ditujukan untuk daerah atau pulau-pulau yang belum terlayani oleh kapal pelayaran komersial.
“Untuk Sulbar sendiri, saat ini terdapat tiga trayek angkutan kapal perintis, yaitu trayek Mamuju–Kotabaru (Kaltim), Mamuju–Kepulauan Bala Balakang–Balikpapan, serta trayek Kotabaru–Majene–Tanjung Silopo Polman,” jelas Arman.
Ia menekankan, program pelayaran perintis ini sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), yang menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah, khususnya dalam menghubungkan Sulbar dengan Kalimantan Timur sebagai daerah Ibu Kota Negara (IKN).
“Angkutan perintis sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat di Kepulauan Bala Balakang, yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi Sulbar dan Pulau Kalimantan,” kata Arman.
Menurut Arman, sektor-sektor perikanan hingga pariwisata juga akan mengalami peningkatan seiring berjalannya layanan kapal perintis.
Untuk tahun 2026, Pemprov Sulbar kembali mengusulkan agar trayek-trayek eksisting yang berjalan di tahun 2025 tetap dilanjutkan.
“Sebagaimana komitmen Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur terus meningkatkan konektivitas wilayah, maka melalui rapat sinkronisasi ini, Pemprov Sulbar ingin memastikan agar usulan trayek laut perintis tahun 2026 dapat terakomodir dan menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan,” pungkasnya.
Ia berharap, pelayanan angkutan laut, khususnya bagi warga di Kepulauan Bala Balakang, Kabupaten Mamuju dapat terus berlanjut demi menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. (Rls)