Bupati Mamuju Hj.St.Sutinah Suhardi Bersama Anggota DPR RI Komisi IV Dr.H.Suhardi Duka Menghadiri Bimbingan Teknis dan expo Sawit Baik Indonesia 2022

oleh
oleh

Mediatha.Com,Mamuju,Sulbar—Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. H Suhardi Duka menghadiri bimbingan teknis dan expo ‘Sawit Baik Indonesia 2022’ yang dilaksanakan di tempat pertemuan Waterpark Maleo Hotel Mamuju, di hadiri Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, direktur utama BPDPKS Eddy Abdurrachman via zoom, ketua umum Aspekpir Indonesia Setiyono via zoom, Ketua Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju Abdul Halmi, dan kurang lebih ratusan petani kelapa sawit.

Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi mengungkapkan, pengembangan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan di Mamuju, perlu mendapat atensi khusus, melalui penguatan sumber daya petani lewat bimbingan teknis.

“Kami memberikan apresiasi bagi anggota Komisi IV DPR RI dapil Sulbar, Suhardi Duka, yang terus membuktikan komitmennya dalam mengawal petani di Sulbar,” kata Siti Sutinah.

Komoditas tanaman perkebunan terutama kelapa sawit, kata dia, cukup menjanjikan dalam upaya pengembangannya di daerah Sulbar, khususnya di Mamuju, terutama di empat kecamatan yakni Tommo, Bonehau, Papalang dan Sampaga.

“Olehnya itu, kami telah melakukan intervensi khusus dengan sejumlah program, sebagai upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang saat ini masih terkonsentrasi di Kecamatan Bonehau dan Tommo,” katanya.

Sehingga, kata Siti Sutinah, pendampingan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan, seperti stimulasi bantuan dari pihak BPDPKS yang dua tahun lalu cukup intens memberikan dana pengembangan kelapa sawit bagi sejumlah kelompok tani.

“Hal ini tentu kita harapkan juga dapat dilanjutkan di kemajuan perkebunan kelapa sawit yang memang saat ini kembali bergairah dengan membaiknya standar harga yang telah mencapai Rp 2.000 lebih perkilogram, dan kedepannya semoga semakin naik bisa mencapai Rp. 4000,” kata Siti Sutinah.

Ia berharap, terus memacu diri dengan mengembangkan sumber daya, salah satunya dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan ekspo. Sehingga kita tidak tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi, maupun pengelolaan hasil perkebunan yang lebih profesional.

Ditempat yang sama, Suhardi Duka mengatakan, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 51 juta ton, namun konsumsi domestik masih kurang, atau dimanfaatkan dalam negeri hanya 18,42 juta ton.

Untuk itu, kata Suhardi Duka, setiap negara ingin melindungi produk dalam negerinya, kelapa sawit Indonesia tidak terlepas dari berbagai issu termasuk isu lingkungan, negara di eropa demi untuk melindungi produk nabatinya mengatakan poduksi sawit Indonesia merusak lingkungan sehingga sawit tidak populer disana, sehigga harganya naik turun karena tergantung harga dunia.

Olehnya itu, Indonesia harus meminimalisir tuduhan eropa, karena memang ada fakta di Indonesia tiga juta lima ratus hektar rakyat dan korporasi menerobos lahan sawit. “Kita ini harus clear, agar lahan sawit lepas dari dari kawasan hutan, sehingga antara kepentingan kepentingan lingkungan hidup berkelanjutan dan kepentingan ekonomi bisa sejalan, jangan sampai kepentingan ekonomi merusak lingkungan,” sebutnya.

Lanjut kata Suhardi Duka, Sekarang ini kami di DPR meminta pemerintah tidak lagi memberikan izin sawit kepada koorporasi, karena sudah banyak dikuasai daripada rakyat. Sehingga kami minta di moratorium dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelolahnya.

“Kondisi sekarang antara sawit rakyat dan perusahaan tingkat produktifitasnya berbeda, karena tingkat kemampuan mengelolah rendah, baik pengetahuan maupun modal, bahkan infrastrukturnya,” tutur SDK sapaan akrab Suhardi Duka.

Tapi dengan harga sawit yang fluktuatif sekarang ini mencapai 2.000 itu cukup baik, saat masuk di DPR harganya hanya mencapai Rp. 600. Kita ingin harga sawit tidak terpengaruhi pasar dunia tapi tergantung kemampuan Indonesia, sehingga sekarang ada program pemerintah B20 dan B30, bahkan ditingkatan hingga mencapai B50 yang produksinya bisa dalam negeri, jelasnya.

Ia berharap, antara petani, pemerintah dan anggota DPR harus kerjasama, supaya ada mengambil kebijakan, mempengaruhi kebijakan dan menerima kebijakan. Kalau pemerintah ada kebijakannya tidak baik kita kritisi agar diperbaiki. Sehingga saya pesan agar dalam memilih DPR harus mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan cari yang bisa bicara jangan hanya datang duduk, capek duduk pulang, ungkap SDK disambut riuh tepuk tangan.

“Mari kita berpikir untuk Indonesia, untuk Sulbar dan Mamuju ini. Salah satu komiditi yang kita harapkan bisa menjadi unggulan masyarakat adalah kepala sawit. Olehnya itu, jangan menanam bibit sembarangan, harus bibit yang bagus sehingga hasilnya juga bagus dan maksimal,” pungkasnya.

Ia juga menyinggung dana replanting sawit yang diselewengkan, bahkan ada yang sampai ditahan dalam penjara. Sehingga ia berharap kasus ini tidak mengorbankan penerima manfaat, dikelolah dengan baik sehingga msyarakat yang layak dan pantas menerima itu harus tepat sasaran. Karena jangan sampai ada yang berbuat salah tapi para petani korbannya. Kuncinya.

(ADV)