BPKAD Sulbar Terima Audiensi Pemkab Polewali Mandar, Bahas Sinkronisasi Bantuan Keuangan Khusus

oleh
oleh

Mediatha.Com,Mamuju—Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, pada Selasa 5 Mei 2026 di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari agenda konsultasi yang dilakukan oleh jajaran BPKAD Kabupaten Polewali Mandar guna memastikan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program bantuan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis terkait penganggaran, mekanisme penyaluran, serta pelaporan Bantuan Keuangan Khusus agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, menyampaikan bahwa sinergi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam memastikan program Bantuan Keuangan Khusus dapat berjalan optimal.

“Koordinasi yang baik akan mendorong keselarasan program serta meminimalisir kendala dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, menambahkan bahwa BPKAD Provinsi Sulawesi Barat senantiasa membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi pemerintah kabupaten.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan fasilitasi agar pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ungkapnya.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Rls)