Mediatha.Com,Makassar—Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri kegiatan Monitoring Penganggaran dan Kelas Konsultasi Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Ballroom Hotel Claro Makassar, pada 29–31 Juli 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan monitoring serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Program JKN. Forum ini juga menjadi wadah koordinasi dan konsultasi terkait pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh paparan mengenai pelaksanaan Program JKN, evaluasi pemenuhan kewajiban pemerintah daerah hingga Juli 2026, serta komitmen dan dukungan penganggaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program JKN Tahun 2026. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan pemenuhan kewajiban daerah terhadap Program JKN melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat.
“Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat komitmen dan sinergi dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Penganggaran yang baik dan sesuai ketentuan merupakan salah satu kunci agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan,” ujar Ali Chandra.
Melalui keikutsertaan pada kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan penganggaran daerah mampu mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
