Mediatha.Com,Mamuju—Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, bersama Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wil I Muhammad Apriady beserta staf teknis mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 dan Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (13/7/2026).
Sekretaris BPKAD beserta jajaran mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, sementara Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra mengikuti rapat dari lokasi yang berbeda. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas koordinasi antara Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang membahas berbagai isu strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui koordinasi yang berkelanjutan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan integritas aparatur, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa BPKAD berkomitmen mendukung seluruh upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin akuntabel.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi KPK. BPKAD siap mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ali Chandra.
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam forum ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Melalui koordinasi yang intensif dan tindak lanjut yang terukur, kami optimistis berbagai area yang menjadi perhatian KPK dapat ditingkatkan. BPKAD akan terus memperkuat sinergi internal serta mendukung implementasi langkah-langkah pencegahan korupsi secara berkelanjutan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ungkap Faika.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam penyelesaian berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memperkuat implementasi program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
