Mediatha.Com,Mamuju—Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Pendampingan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahap II yang dilaksanakan mulai Senin, 2 hingga 6 Maret 2026, bertempat di Kantor Biro PBJ.
Pendampingan ini diikuti oleh 29 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai tindak lanjut atas hasil reviu terhadap inputan RUP yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini difokuskan untuk mengakomodir perbaikan data serta memastikan seluruh paket pengadaan telah diumumkan secara tepat waktu sebelum batas akhir yang ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Ketepatan dan kualitas penginputan RUP menjadi fondasi penting dalam perencanaan pengadaan yang transparan, terstruktur, dan terintegrasi, sehingga berdampak langsung pada efektivitas belanja pemerintah dan percepatan realisasi program prioritas daerah.
Kepala Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh menegaskan bahwa pendampingan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari strategi penguatan sistem perencanaan pengadaan berbasis data yang presisi.
“RUP merupakan instrumen strategis dalam siklus pengadaan. Akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu pengumuman RUP menjadi indikator awal kualitas tata kelola belanja pemerintah. Melalui pendampingan ini, kami memastikan setiap Perangkat Daerah memiliki kesamaan pemahaman serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.
Melalui kegiatan ini, Biro PBJ berharap seluruh Perangkat Daerah dapat menuntaskan proses perbaikan dan pengumuman RUP secara komprehensif sebelum 31 Maret 2026. Dengan demikian, proses pengadaan dapat berjalan lebih terencana, kompetitif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kredibilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan keuangan daerah. (Rls)?
